MENTOK, BANGKA BARAT — Ada ruang-ruang yang tidak pernah menjadi berita utama. Ruang di mana tangis ditahan, di mana trauma disembunyikan dan di mana harapan sering kali nyaris padam. Di ruang-ruang itulah negara diuji bukan lewat pidato, tetapi lewat kehadiran.
Di Kantor Dinas P3AP2KB Bangka Barat, Selasa (14/04/2026), percakapan tentang anggaran memang terdengar. Namun di balik angka-angka itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yaitu upaya menjaga martabat manusia yang nyaris runtuh.
Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bangka hari itu bukan sekadar pertemuan formal. Ia menjadi titik temu antara keterbatasan yang nyata dan komitmen yang tidak boleh goyah. Di tengah forum tersebut, Kepala Dinas P3AP2KB Bangka Barat, Sarbudiono, S.Pd, tidak berbicara tentang apa yang kurang tetapi tentang apa yang harus tetap dilakukan.
“Kami tidak ingin terjebak pada apa yang tidak kami miliki. Kami memilih fokus pada apa yang harus kami lakukan. Karena bagi kami, perlindungan anak dan perempuan bukan pilihan, tetapi keharusan,” ujar Sarbudiono, dengan ketenangan yang justru terasa tegas.
Baginya, setiap kasus bukan sekadar berkas yang menumpuk di meja. Ia bagian potongan kehidupan sering kali penuh luka, terkadang tanpa suara.
“Setiap laporan yang masuk adalah cerita tentang seseorang yang sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Kami tidak bisa melihatnya sebagai angka. Kami harus melihatnya sebagai manusia,” katanya.
Di Bangka Barat, persoalan perlindungan anak dan perempuan tidak berdiri sendiri. Ia terjalin dengan kemiskinan, ketimpangan relasi, hingga budaya diam yang membuat banyak korban memilih menahan luka daripada bersuara. Dalam lanskap seperti itu, perlindungan tidak bisa sekadar prosedur tetapi ia harus menjadi keberpihakan.
Empat poin utama dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu keterbatasan anggaran, optimalisasi penanganan kasus, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun di tangan Sarbudiono, keempatnya bukan sekadar agenda kerja melainkan arah perjuangan.
“Kami tidak hanya ingin menyelesaikan kasus. Kami ingin memastikan bahwa setiap korban mendapatkan kembali haknya sebagai manusia yaitu hak untuk aman, hak untuk didengar dan hak untuk pulih,” ujarnya.
Penanganan, bagi Sarbudiono, hanyalah pintu awal. Di baliknya, ada proses panjang yang sering kali tidak terlihat yaitu pendampingan psikologis, pemulihan trauma, hingga membangun kembali kepercayaan diri yang telah runtuh.
Ia menceritakan bagaimana petugas sering kali harus hadir dalam kondisi yang tidak mudah di lapangan untuk mendengar kisah yang berat, menyaksikan luka yang dalam dan tetap harus menjadi penopang bagi korban.
“Ada saat-saat di mana yang kami hadapi bukan hanya kasus, tetapi kesedihan yang begitu dalam. Di situlah kami harus tetap kuat, karena mereka membutuhkan tempat untuk bersandar,” tuturnya.
Kerja-kerja itu jarang tercatat dalam laporan resmi. Tidak selalu terlihat dalam capaian kinerja. Namun justru di sanalah makna pelayanan publik menemukan bentuknya yang paling jujur.
“Banyak yang tidak terlihat oleh publik. Kami datang ke rumah korban, kami duduk bersama mereka, kami mendengarkan tanpa menghakimi. Itu mungkin tidak tercatat sebagai angka, tetapi itu adalah inti dari perlindungan,” katanya.
Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, Sarbudiono menyadari bahwa tidak ada ruang untuk bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
“Kami membutuhkan semua pihak. Aparat hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, bahkan masyarakat. Perlindungan ini adalah kerja bersama, dan di Bangka Barat, kami melihat semangat itu tumbuh,” ungkapnya.
Namun perlindungan, menurutnya, tidak boleh berhenti pada penanganan. Ia harus dimulai dari pencegahan dari hulu kehidupan masyarakat.
Melalui program pemberdayaan perempuan, Sarbudiono berupaya membangun kekuatan dari dalam keluarga. Ia percaya bahwa perempuan yang berdaya bukan hanya mampu melindungi dirinya, tetapi juga menjadi benteng bagi anak-anaknya.
“Ketika perempuan memiliki pengetahuan, akses, dan kepercayaan diri, maka ia tidak mudah menjadi korban. Bahkan, ia bisa menjadi pelindung bagi lingkungannya,” jelasnya.
Di tengah semua itu, satu hal yang terus ia jaga dalam komitmen tidak memberi ruang bagi kekerasan.
“Kami ingin memastikan bahwa di Bangka Barat, tidak ada toleransi terhadap kekerasan pada anak dan perempuan. Jika itu terjadi, negara harus hadir dan kami ingin kehadiran itu benar-benar dirasakan,” tegas Sarbudiono.
Apa yang dilakukan mungkin tidak selalu terlihat besar. Tidak selalu hadir dalam bentuk program yang megah. Tetapi ia bekerja dalam diam untuk menyentuh sisi paling mendasar dari kemanusiaan.
Di ruang-ruang sunyi, di balik pintu-pintu yang tertutup, di antara cerita-cerita yang berat untuk diucapkan. Di situlah Sarbudiono dan timnya berdiri.
Menjaga. Mendengar. Memulihkan.
Di tengah keterbatasan yang tidak bisa dihindari, ia memilih satu sikap yang tidak bisa ditawar tetap hadir.
Karena bagi Sarbudiono, perlindungan anak dan perempuan bukan sekadar tugas jabatan. Ia sebagai janji kemanusiaan yang harus dijaga, bahkan ketika tidak ada yang melihat.
Tags:
Berita
