Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat nelayan yang sudah bermukim di lokasi itu selama bertahun-tahun. Mereka berharap adanya kejelasan status lahan serta perlindungan hukum dari pemerintah agar aktivitas dan kehidupan sehari-hari sebagai nelayan dapat terus berjalan tanpa rasa khawatir.
Kuasa hukum masyarakat, Erick Tengor SH, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah turun langsung memberikan sosialisasi terkait status lahan yang ditempati warga. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat yang sudah tinggal di kawasan pesisir selama kurang lebih 20 tahun.
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian hukum agraria, lahan di wilayah tersebut diduga merupakan tanah negara yang terbentuk dari sedimentasi laut atau tanah timbul. Saat ini, tercatat sekitar 100 hingga 200 kepala keluarga masih bermukim di kawasan tersebut dan mayoritas menggantungkan hidup sebagai nelayan.
Erick Tengor menegaskan pihaknya akan terus mendampingi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum terkait status lahan di pesisir Wangurer. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan jika ke depan muncul rencana relokasi warga.
Hingga saat ini, pemerintah kecamatan bersama pihak terkait masih melakukan koordinasi lanjutan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Warga berharap ada kepastian hukum agar aktivitas dan kehidupan mereka sebagai nelayan tetap berjalan tanpa keresahan di kawasan pesisir Wangurer. Sof
