JAKARTA | BITUNG POS - Di tengah derasnya arus informasi digital, Polri mengambil langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui diskusi keterbukaan informasi publik yang digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Polda NTB, PPID satuan kerja, hingga narasumber dari Komisi Informasi dan Dinas Kominfo NTB. Forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk merumuskan pendekatan baru dalam pengelolaan informasi publik yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Ketua Komisi Informasi NTB, Sahnam, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun sistem pengawasan publik yang sehat. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan melalui sistem e-monev guna memastikan standar transparansi tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo NTB, Dr. H. Asanul Halik, menekankan bahwa akses informasi adalah hak fundamental masyarakat. Ia mendorong optimalisasi peran PPID sebagai garda terdepan dalam memastikan layanan informasi berjalan cepat, akurat, dan profesional.
Dalam perspektif strategis, Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol. Tjahyono Saputro menyampaikan bahwa keterbukaan informasi kini menjadi elemen kunci dalam transformasi institusi. Menurutnya, transparansi bukan hanya tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.
“Di era disrupsi informasi, kecepatan dan akurasi menjadi penentu. Humas Polri harus mampu mengelola komunikasi secara cerdas, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika digital,” ujarnya.
Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho menambahkan bahwa fungsi kehumasan kini memiliki peran yang semakin strategis sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat. Ia melihat keterbukaan informasi sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas Polri.
Diskusi ini juga menyoroti tantangan nyata seperti penyebaran hoaks dan kompleksitas komunikasi digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM kehumasan menjadi fokus utama dalam menghadapi lanskap informasi yang semakin dinamis.
Melalui forum ini, Polri mendorong terciptanya sinergi yang lebih kuat antara institusi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil diskusi diharapkan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta, mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan sistem informasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sof
Tags:
POLDA SULUT
